Dapil Riau Dpr Ri
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - KPU telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024.
Dari hasil perhitungan ini, ada 13 caleg yang diketahui lolos menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau.
Belasan caleg ini terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Riau periode 2024-2029.
Baca juga: 13 Nama Anggota DPR Dapil Aceh Periode 2024-2029, Caleg ini Raup Suara Terbanyak
Pantauan di situs KPU, perolehan suara sejumlah Caleg DPR RI asal Dapil Riau I dan Caleg DPR RI asal Dapil Riau II cukup kompetitif.
Terjadi persaingan ketat antara partai untuk mendapatkan jumlah kursi.
Bahkan persaingan juga terjadi antara sesama Caleg dalam satu partai.
Baca juga: Laporkan Pria Asing yang Lecehkan Mertuanya, Pria Ini Berakhir Membayar Mahal Atas Perbuatannya
Berikut daftar 13 besar Caleg DPR RI Riau yang berpotensi duduk di senayan untuk masa jabatan 2024-2029:
Daerah Pemilihan Riau I:
1. Partai Golongan Karya (Golkar): 462.940 suara
Syamsuar: 101.876 suara
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 279.857 suara
Dewi Juliani : 99.345 suara
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 241.624 suara
Hendry Munief : 50.085 suara
Riauaktual.com - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029 digelar hari ini, Selasa (1/10/24).
Dari 580 Anggota DPR RI yang dilantik, 13 orang diantaranya merupakan perwakilan Provinsi Riau yaitu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I yang mencakup wilayah Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru serta Dapil Riau II yaitu wilayah Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.
Adapun politisi yang berasal dari Dapil Riau I yang ikut dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 hari ini adalah Maharani dari Partai Golkar. Maharani merupakan adik kandung dari Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong.
Selanjutnya masih dari Dapil Riau II ada Dewi Juliani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketua DPP PKS BPW Sumbagut Hendry Munief.
Musisi dangdut kondang tanah air asal Bengkalis, Iyeth Bustami, turut dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menyusul, ada mantan Bupati Rokan Hulu yang juga petahana anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Achmad, dan Ketua DPD Gerindra Riau yang juga anak kandung Calon Gubernur Riau Muhammad Nasir, yaitu Muhammad Rahul.
Mengisi kursi terakhir dari Dapil Riau I adalah mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari. Karmila merupakan putri kandung tokoh Melayu Riau, H Bistamam. H Bistamam diketahui juga menjadi Calon Bupati Rokan Hilir untuk Pilkada 2024 melawan Afrizal Sintong.
Kemudian untuk caleg dari Dapil Riau II yang dilantik sebagai anggota DPR RI hari ini adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024, Yulisman. Ia bernaung di bawah payung Partai Golkar. Lalu, meski sempat membuat heboh karena 'disingkirkan' dari kursinya, Mafirion tetap dilantik sebagai anggota DPR RI dari PKB.
Seterusnya yang dilantik sebagai anggota DPR RI dari Dapil Riau II adalah Siti Aisyah dari PDIP. Ketua Tim Pemenangan Paslon Gubernur Riau Syamsuar-Mawardi, Syahrul Aidi Mazaat dari PKS, adik kandung Muhammad Rahul, Muhammad Rohid dari Gerindra, dan mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau Sahidin. #Politik
Jl. Pancoran Timur II No.4 12, RT.12/RW.2, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780
Jl. Pancoran Timur II No.4 12, RT.12/RW.2, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780
Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat agar dapat memberdayakan masyarakat adat di Maluku sehingga lebih sejahtera. “Masyarakat adat terutama di Maluku harus diberdayakan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Saadiah Uluputty, usai mendengar aspirasi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) yang berdemonstrasi di Kawasan Bundaran Patung Leimena, Poka, Ambon, Jumat.
Aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Prabowo-Gibran agar di masa pemerintahannya lebih tegas dan konsisten mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
“Tadi saya lewat dan ketika melihat mereka sedang melakukan aksi, saya turun untuk mendengar langsung apa yang mereka sampaikan. Dan memang benar, terkait hak-hak masyarakat adat ini penting untuk disuarakan,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan seruan ini, Saadiah berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat adat dan berkomitmen untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi mereka.
“Karena berbicara masyarakat adat mereka sering dimarjinalkan. Tidak diberi ruang untuk hidup sejahtera di tanah mereka sendiri. Dan saya mendorong apabila ada kawasan-kawasan konservasi atau hutan-hutan milik negara masyarakat adat juga bisa dilibatkan untuk menjaganya,” jelas Saadiah.
Ia juga berharap, kepada presiden atau masa kepemimpinan yang baru nantinya dapat lebih menaruh perhatian kepada masyarakat adat untuk bisa hidup sejahtera di kawasan hutan mereka.
“Saya berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang inklusif dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat adat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saadiah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghargai keberadaan masyarakat adat sebagai aset budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan memperkuat posisi masyarakat adat adalah langkah penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Maluku, Lenny Patty dalam orasinya mengatakan, RUU masyarakat adat sangat penting disahkan karena akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan.
"Kami harap di pemerintahan Indonesia yang baru ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat mengesahkan RUU masyarakat adat di 100 hari pertama pemerintahan mereka," harapnya.
Dalam aksinya, ia juga mendesak agar Presiden Prabowo memulihkan kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001dan UUPA 1960.
Mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan menjadi pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Pemerintahan Prabowo harus menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata.
"Jangan jadikan adat hanya sekadar simbolisasi dengan penggunaan pakaian adat dalam acara-acara kenegaraan. Tetapi harus bisa lebih dari itu dengan mengesahkan RUU masyarakat adat," ucap Lenny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
